Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 01 Tahun 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan Dasar Hukum lainnya untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Perhubungan adalah :

• Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 04 November 2002 tentang Kepelabuhanan.
• Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 13 November 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
• Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 18 Tahun 2002 tanggal 13 November 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penggelolaan tempat Parkir.
• Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 13 November 2002 tentang Retribusi Jasa Umum.
• Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 13 November 2002 tentang Retribusi Jasa Usaha.
• Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 13 November 2002 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
• Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 09 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pemberian Nama Jalan.
• Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Juni 2003 tentang Izin Angkutan Orang dan Barang.
• Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2003 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
• Keputusan Bupati Karimun Nomor 102 Tahun 2003 tanggal 07 Agustus 2003 tentang Tarif Angkutan Bus Sekolah di Tanjung Balai Karimun.
• Keputusan Bupati Karimun Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 22 April 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.
• Keputusan Bupati Karimun Nomor 19.A Tahun 2004 Tanggal 13 Maret 2004 tentang Pemberian, Pembuatan dan Penempatan Nama – Nama Jalan

KEBIJAKAN UMUM
 
Arah dan Kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mengacu kepada 4 (empat) azam Kabupaten Karimun yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu :